Anak sulung perempuan yang lahir dari perkawinan Pangeran William dan Kate Middleton akan berhak naik takhta Kerajaan Inggris ketimbang adik-adik lelakinya, demikian menurut rancangan perubahan terhadap UU saat ini yang dinilai "diskriminatif" yang mengatur garis suksesi.
Nick Clegg, Wakil Perdana Menteri Inggris, secara aktif mendorong rencana untuk menghilangkan prinsip male primogeniture, yang memberi hak tahta bagi setiap anak sulung laki-laki dalam monarki Inggris, dalam rangka memberikan putri sulung yang lahir dari setiap pasangan kerajaan di masa depan hak yang sama dengan anak laki-laki. Berdasarkan aturan saat ini, pangeran yang lahir pertama akan mewarisi takhta berikutnya, meskipun ia punya kakak perempuan.
Harian The Telegraph, Jumat (15/4/2011) melaporkan, Clegg, yang bertanggung jawab untuk mereformasi bidang hukum dalam pemerintahan, sedang berusaha mengubah aturan itu, sehingga di masa depan garis suksesi tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Dia telah mengangkat isu tersebut di Dewan Penasihat, dan diharapkan bisa mendapat persetujuan Ratu Elizabeth untuk terus maju jika hal ini terbukti menjadi kehendak rakyat.
Namun, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dikatakan kurang tertarik pada perubahan itu terkait komplikasi yang mungkin terjadi. Karena monarki Inggris juga bertindak sebagai kepala negara sejumlah bangsa Persemakmuran, setiap perubahan pada garis suksesi akan memerlukan pembuatan undang-undang di 16 negara terpisah. Cameron dikatakan yakin bahwa untuk mencapai hal itu akan rumit dan memakan waktu, sementara pada saat bersamaan pemerintah harus memusatkan perhatian untuk mengatasi defisit anggaran dan memberlakukan agenda koalisi.
Suatu usaha oleh anggota Partai Buruh Lord Dubs untuk mengubah garis suksesi pada tahun 2005 telah diabaikan oleh pemerintahan Tony Blair. Pada saat itu, Lord Falconer, mengatakan bahwa langkah itu bukan prioritas, karena Pangeran William dan Harry masih muda dan belum menikah. Namun, menjelang pernikahan William dan Kate akhir bulan ini, Clegg dilaporkan bahwa ia yakin masalah tersebut telah jadi lebih mendesak, dengan kemungkinan seorang bayi perempuan akan lahir dalam setahun kedepan.
Seorang juru bicara Nick Clegg berkata, "Pemerintah sadar bahwa itu adalah sebuah masalah tapi itu masalah yang kompleks dan sulit yang memerlukan pertimbangan cermat dan bijaksana. Nick, seperti banyak orang, sangat simpati terhadap pandangan bahwa aturan saat ini diskriminatif dan harus diubah. Namun, itu tidak sesederhana tampaknya. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan pemerintah sudah memulai diskusi dengan negara-negara persemakmuran yang akan langsung terpengaruh. "
Upaya tersebut telah dimulai Gordon Brown pada pemerintahan sebelumnya untuk mengamankan persetujuan Persemakmuran bagi perubahan itu. Namun, dua dari negara-negara persemakmuran yang paling berpengaruh, yaitu Australia dan Kanada, telah menyatakan penentangan terhadap pemberlakuan undang-undang yang mengubah garis suksesi. Pemerintah kedua negara menggaungkan pandangan Cameron bahwa ada urusan domestik yang lebih mendesak. Ada juga kekhawatiran bahwa gerakan kaum republik, yang sangat kuat di Australia, bisa membajak proses legislatif itu demi berusaha untuk melepaskan diri dari monarki Inggris. Mark Harper, Menteri Urusan Hukum, awal tahun ini mengatakan kepada anggota parlemen bahwa meskipun aturan suksesi, yang menghambat warga Katolik Roma naik takhta serta memantapkan prinsip anak sulung laki-laki, itu "diskriminatif", perubahan atasnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Hal itu mungkin akan muncul dalam agenda ketika para pemimpin Persemakmuran bertemu dalam KTT di Australia akhir tahun ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar